Artikel Terbaru: |
loading...
Peringkat minat baca Indonesia dalam data World's Most Literate Nations berada di urutan 60 dari 61 negara. Peringkat tersebut merupakan hasil penelitian dari Central Connecticut State University tahun 2016.
Selain itu, pada tahun 2012 Unesco melansir index tingkat membaca orang Indonesia yang hanya 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri menyatakan prihatin dengan peringkat minat baca atau literasi masyarakat Indonesia. "Malu, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti," kata Fikri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (8/6).
Membangun budaya baca lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari buku dan pepustakaan. Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritisi rencana pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada tahun anggaran 2016 dari Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.
"Perpustakaan itu bagian dari pendidikan. Fungsi pendidikan itu tidak bisa ditawar dengan cara memotong anggarannya," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Terpisah, anggota Komisi X DPR Muslim juga mengaku prihatin dengan peringkat literasi Indonesia dan dipotongnya anggaran perpustakaan nasional. "Kami sangat prihatin dengan pemotongan anggaran ini ketika peringkat literasi Indonesia anjlok," pungkas politikus Partai Demokrat ini.
jpnn.com
Selain itu, pada tahun 2012 Unesco melansir index tingkat membaca orang Indonesia yang hanya 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri menyatakan prihatin dengan peringkat minat baca atau literasi masyarakat Indonesia. "Malu, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti," kata Fikri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (8/6).
Membangun budaya baca lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari buku dan pepustakaan. Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritisi rencana pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada tahun anggaran 2016 dari Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.
"Perpustakaan itu bagian dari pendidikan. Fungsi pendidikan itu tidak bisa ditawar dengan cara memotong anggarannya," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Terpisah, anggota Komisi X DPR Muslim juga mengaku prihatin dengan peringkat literasi Indonesia dan dipotongnya anggaran perpustakaan nasional. "Kami sangat prihatin dengan pemotongan anggaran ini ketika peringkat literasi Indonesia anjlok," pungkas politikus Partai Demokrat ini.
jpnn.com