| Artikel Terbaru: |
loading...
Lulu Fahrana (14) mengatakan ujian Bahasa Indonesia ini dibagikan dalam dua lembar soal. Lembar pertama tak memakai halaman muka (tanpa sampul), mencantumkan soal dari nomor 1 hingga 12. Di halaman sebaliknya, terdapat soal nomor 39 sampai 50.
Lalu, kata Lulu, di lembar satu lagi yang merupakan halaman berhalaman muka, tercantum soal nomor 12 sampai 38. "Jadi di kedua lembar tersebut ada naskah soal nomor 12. Banyak yang bingung," ujar dia. Belakangan baru diketahui bahwa yang dipakai adalah soal di lembar tanpa halaman muka (tanpa sampul).
Septi Damayanti (15) menambahkan kondisi soal itu sempat membuatnya bingung. Dia pun mengeluhkan tipe naskah soal yang terdiri atas dua lembar semacam itu. "Kenapa jadi ada dua model soal, bersampul dan tak bersampul begini?" tanya dia. Menurut Septim, para siswa peserta ujian nasional baru mendapatkan bimbingan soal naskah soal itu beberapa saat menjelang ujian.
Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Cilincing Muhammad Nurdin membenarkan soal kondisi naskah soal ujian nasional Bahasa Indonesia tersebut, termasuk revisi atas naskah soal di bagian yang terpisah dari lembar berhalaman muka. “Memang ada sedikit revisi, tapi hal itu sudah disampaikan dalam rapat koordinasi di tempat mengambil soal ujian tadi pagi.”
Nama Jokowi
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali muncul di lembar soal Ujian Nasional (UN). Kali ini nama Jokowi muncul di lembar soal Bahasa Indonesia UN tingkat SMP yang dilaksanakan hari ini, Senin (5/5/2014).
Sebelumnya, nama bakal calon presiden dari PDI Perjuangan itu ada di soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, soal ujian tentang Jokowi tersebut dilaporkan pertama kali oleh seorang pengawas ujian di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Selatan.
"Barusan diterima laporan dari pengakuan seorang pengawas bahwa soal Jokowi masih ditemui dalam soal UN SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lokasinya di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan," kata Retno kepada Kompas.com, Senin (5/5/2014).
Selain kasus tersebut, kata Retno, ada pula orangtua siswa yang melaporkan bahwa anaknya mendapatkan 56 soal. Padahal jumlah soal secara resmi hanya untuk 50 soal. Sementara itu, lanjutnya, ada pula siswa yang lembar soalnya hanya mendapatkan 49 soal.
"Anak-anak ini pun diminta menyusun sendiri soal yang acak-acakan sesuai urutan nomor, tetapi ternyata ada yang dapat soal lebih, dan ada yang dapat soal kurang dari 50 soal. Membingungkan," ujar Retno.
Soal Bergambar Bagi Tunanetra
Peserta Ujian Nasional (UN) di MTs Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis) mengeluhkan adanya soal ujian model gambar dalam mata pelajaran Matematika.
Sebab, garis yang membentuk sebuah gambar tidak terlalu jelas, sehingga sulit dibaca oleh siswa berkebutuhan khusus.
"Terlalu tipis jadi saya dan teman-teman sulit membayangkan bentuknya," ujar Wastoyo siswa siswa di MTs Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis) Jalan Parangtritis, Yogyakarta, Selasa (6/5/2014).
Wastoyo mengungkapkan, dari total 30 soal Matematika, hampir setengahnya menggunakan model gambar. Lalu ada sekitar 15 soal bergambar yang garisnya tidak jelas dan sulit terbaca.
"Contohnya seperti gambar jajaran genjang, dan segitiga," kata dia.
Menyikapi soal yang tidak jelas, Panitia Ujian Nasional (UN) lantas membantu siswa dalam menerjemahkan soal Matematika model gambar dengan menggunakan media plastik stereofoam.
Pada bagian lain, Kepala Sekolah MTs Yaketunis Agus Suryanto menuturkan, pelaksanaan UN sejauh ini berjalan relatif lancar. "Persiapan siswa sudah cukup lama untuk menghadapi UN ini, jadi saya yakin akan lulus semua," kata dia.
Plagiarisme Soal UN?
Direktur Riset dan Pengembangan Program Ikatan Guru Indonesia (IGI) Dhitta Puti Sarasvati mengatakan, penggunaan soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMP yang persis sama dengan soal buatan Programme for International Student Assessment (PISA) bisa dinyatakan sebagai bentuk plagiarisme. PISA berhak menuntut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Itu harusnya tidak boleh, apalagi ada copyright-nya. Itu 100 persen plagiat," kata Dhitta kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2014).
Dhitta menyayangkan hal tersebut dan mengaku dirinya merasa "kecolongan" dengan hal tersebut. Padahal, lanjut dia, selama ini pemerintah terus menekankan pada anak-anak untuk tidak mencontek.
"Faktanya, malah mereka sendiri yang mencontek," kata Dhitta.
Menurut dia, pihak PISA bisa menuntut pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah dianggap telah melakukan plagiat soal ujian.
Hal senada juga dilontarkan oleh dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Elin Driana. Dia mempertanyakan izin pemerintah saat mengutip soal ujian dari PISA. Elin meragukan pemerintah memiliki izin dari PISA.
"Ini plagiat total namanya. Kalau pemerintah memang punya izin, ya cantumkan. Tapi, kok saya ragu ya," kata Koordinator Education Forum ini.
Elin mengatakan, di dunia pendidikan pengutipan adalah hal biasa. Namun, perlu juga dicantumkan sumber dan tahun penulisan agar tidak dicap sebagai plagiarisme. Kaidah inilah yang tidak ada pada soal UN SMP tahun ini.
Sementara itu, Anggota Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, mengatakan bahwa butir-butir soal dari Programme for International Student Assessment (PISA) boleh diadaptasi untuk naskah soal Ujian Nasional (UN). Alasannya, Indonesia merupakan salah satu anggota PISA.
"Karena kita anggota PISA, bukan upaya plagiat," ujar Teuku saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2014).
Pada naskah soal, lanjut dia, ada lima butir soal yang merupakan anchor item atau butir jangkar. Butir-butir itu adalah soal inti dari keseluruhan naskah soal.
Menurut Teuku, soal UN mengadaptasi soal PISA untuk kepentingan penyetaraan. Menurut dia, selama menjadi anggota PISA, Indonesia selalu menempati posisi tiga terbawah di antara negara lain.
Teuku mengatakan, soal PISA tersebut ditampilkan agar siswa terbiasa dengan soal yang bersifat aplikatif. Ihwal proses pembelajaran siswa yang tidak terbiasa dengan soal penalaran, dia menyebutkan bahwa guru juga bertanggung jawab.
"Proses pembelajaran juga harus diimplementasikan oleh guru," ujarnya.
kompas.com
