| Artikel Terbaru: |
loading...
"Saya dipanggil Pak Wapres dan diberi pengarahan kira-kira lebih dari satu jam untuk pengarahannya dan saya usahakan untuk mengadopsi, usahakan untuk menerima masukan, arahan beliau itu ke dalam rencana revisi ujian nasional," kata Muhadjir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
"Jadi kalau ternyata belum ya saya harus minta maaf. Saya kan pembantu Presiden dan Wakil Presiden. Itu saja intinya," ujar Muhadjir.
Terkait dengan arahan JK yang cenderung tak sepakat dengan moratorium UN, Muhadjir mengatakan perintah pendalaman tersebut tak ada kaitannya dengan batal atau tidaknya kebijakan ini. Jika akhirnya moratorium tak dilakukan dan UN tetap berjalan, maka Kemdikbud akan meminimalisir dampak negatif dari UN yang selama ini banyak menuai kritik dari praktisi pendidikan. "Ujian Nasional itu di samping memang banyak positifnya, kan selama ini juga banyak efek negatifnya, efek yang tak terkendali," kata dia.
Dari masukan-masukan serta kajian di internal Kemendikbud itulah, Muhadjir berpandangan, moratorium UN adalah keputusan yang tepat. Namun kemudian, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan JK, kebijakan ini diperintahkan untuk didalami kembali. Kebijakan moratorium diketahui juga menjadi bahasan utama dalam sidang kabinet, Rabu 7 Desember 2016. JK pun menyatakan Muhadjir harus mempertimbangkan UN sebagai acuan capaian pendidikan antar daerah. "Jadi sebetulnya saya sudah berusaha untuk menampung, mengakomodasi semua saran Pak Wapres. Jadi kalau ternyata belum ya saya harus minta maaf. Saya kan pembantu Presiden dan Wakil Presiden," ujar Muhadjir. Mantan Rektor Univesitas Muhammadiyah Malang itu menceritakan, kebijakan moratorium UN sebenarnya merupakan perwujudan visi Nawacita yang diusung Jokowi-JK. Hal inilah yang ia ungkapkan di hadapan Komisi X DPR beberapa waktu lalu ketika dimintai keterangan soal pelaksanaan UN. "Saya hanya sampaikan waktu itu, bahwa sesuai dengan visi dari program aksi Nawacita Presiden Jokowi, itu memang di situ dicantumkan bahwa mengevaluasi masalah penyeragaman kurikulum termasuk didalamnya adalah mengevaluasi ujian nasional. Ya karena saya ini pembantu presiden dan wakil presiden, ya melaksanakan visi beliau itu," jelas dia.
Ia melanjutkan, jika nantinya kebijakan moratorium ini ditolak dan UN tetap dilaksanakan, maka yang diupayakan adalah meminimalisir dampak negatif UN yang selama ini dirasakan siswa dan menuai kritik praktisi pendidikan. "Akan kita telaah lagi, terutama tentu saja Ujian Nasional itu di samping memang banyak positifnya, kan selama ini juga banyak efek negatifnya. Jadi akan kita telaah secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sehingga nanti kita harapkan kalau memang Ujian Nasional akan dilanjutkan, kita harapkan dampak-dampak negatif yang selama ini tidak dikehendaki itu bisa kita kurangi semaksimal mungkin," pungkas Muhadjir.
Sebelumnya, Wapres JK mengatakan UN adalah acuan capaian pendidikan antar daerah. Oleh karenanya Muhadjir diminta untuk mendalami kembali rencana moratorium UN.
Sumber: okezone.com
