| Artikel Terbaru: |
loading...
Menurutnya, UN membebani orang tua terutama dari segi biaya. Orang tua harus mengeluarkan biaya bimbingan belajar agar anaknya bisa lulus UN. UN juga membebani psikologis anak yang IQ-nya kurang serta menimbulkan ketidakjujuran.
"Secara umum, aliansi kami tidak setuju dengan adanya UN," ucapnya, Senin (23/4).
Selain itu, UN merupakan bukti inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan PP no 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
"UN itu ada di nomor 8 setelah proses pengajaran, isi kurikulum, infrastruktur pendidikan, tenaga pendidikan, dan lain-lain. Ini yang utama belum dipenuhi, sudah memakai standar ujian nasional," ungkap Jumono.
Jumono mengatakan banyak sekolah di daerah yang infrastrukturnya masih sangat kurang namun dipaksakan dengan standar UN. Hal tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri bagi mereka.
Maka, menurut Jumono, sekarang ini pemerintah harusnya tidak perlu ikut campur membuat standar kelulusan. Hak membuat standar ujian kelulusan harusnya diberikan pada gurunya.
Sementara itu, imbuh Jumono, pemerintah cukup membuat regulasi dan menyediakan anggaran.
"Pokoknya selama yang tujuh hal dalam PP (no 19) tadi belum dipenuhi, jangan dulu bicara standar kelulusan secara nasional," tandasnya.
Hal itu didukung pernyataan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri. Febri juga menyebut ICW juga tidak setuju dengan UN. Menurutnya, UN selalu membuka corong-corong untuk berbuat curang. (*/OL-12)
