| Artikel Terbaru: |
loading...
"Kalau subtansi ujian nasional (UN) bertujuan menguji kemampuan peserta didik, peran guru dan dukungan fasilitas menjadi bagian penting dalam menentukan tingkat kualitas peserta didik," kata Kumala, di Ternate, Maluku Utara, Rabu (25/4).
Di dalam sistem pendidikan, kata dia, terdapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak terkait.
Atas dasar tersebut, lanjut dia, pemerintah melakukan evaluasi pengendalian mutu pendidikan dalam bentuk pelaksanaan UN yang mewajibkan semua siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) untuk mengikutinya.
Setelah perubahan sistem UN dengan sistem baru yang pelaksanaannya mulai pada 2011, kata dia, tingkat kelulusan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu, kata Kemala, tentunya menjadi harapan baru. Namun, tidak berarti pelaksanaan ujian nasional tanpa ada masalah.
"Setiap tahun pelaksanaan UN, kita tidak pernah luput dari masalah. Padahal pengawasan ujian nasional terbilang cukup ketat, baik pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.
Pengawasan yang superketat itu, menurut dia, berdampak psikologis dalam pelaksanaan UN. Dalam suasana seperti itu, tentunya turut menganggu pola dan daya pikir siswa dalam mengisi lembaran jawaban UN.
Ia memandang perlu membangun konsep kejujuran di dunia pendidikan sehingga dalam pelaksanaan UN mendatang tidak perlu menguras kantong hanya untuk pengawasan ujian nasional.
