| Artikel Terbaru: |
loading...
Pelajaran Bahasa Indonesia di Jari Kamu berbagi info tentang kutipan berita pendidikan: 
KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, yang kini Ketua PMI Pusat, mengatakan, kekacauan ujian nasional (UN) di banyak provinsi pada tahun ini jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan dan menghapus UN. Sebab, UN masih berguna untuk mengukur kemampuan di era kompetisi global sekarang ini.
"UN-nya tidak salah, yang salah dan kurang tepat adalah aparat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan UN yang sebenarnya sudah rutin setiap tahun dilakukan," tandas Kalla, yang akan berbicara sebagai salah satu peserta dan narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (23/4/2013) malam ini pukul 19.30.
Menurut Kalla, jika ada kekisruhan seperti itu dalam pelaksanaan UN, yang harus diperbaiki dan disempurnakan adalah perencanaan hingga pelaksanaannya dengan baik, seperti penyusunan tim panitia, penyiapan bahan, percetakan, distribusi, hingga pengawasannya serta sistem UN itu sendiri yang dipakai untuk mengukur kemampuan siswa didik.
"Kalau UN yang disalahkan, dan ingin dihapuskan, apa ukuran kelulusan anak didik kita di tengah bangsa-bangsa yang kini kompetitif mengejar kemajuan dan persaingan global?" tanyanya.
Kalla menambahkan, kalau tidak ada UN, anak-anak tidak dipaksa untuk belajar dan mengejar kelulusan yang standarnya ditentukan setiap tahunnya. "Dengan demikian, mau tak mau, pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah di daerah, mulai dari fasilitas, kelengkapan pendidikan, hingga kemampuan guru dan siswa didik," lanjutnya.
UN, yang termasuk dipelopori Kalla saat ia menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, itu mulai diterapkan beberapa tahun lalu dan terus-menerus diperbaiki dan disempurnakan agar tujuan mulia dari UN itu tercapai.
"UN-nya tidak salah, yang salah dan kurang tepat adalah aparat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan UN yang sebenarnya sudah rutin setiap tahun dilakukan," tandas Kalla, yang akan berbicara sebagai salah satu peserta dan narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (23/4/2013) malam ini pukul 19.30.
Menurut Kalla, jika ada kekisruhan seperti itu dalam pelaksanaan UN, yang harus diperbaiki dan disempurnakan adalah perencanaan hingga pelaksanaannya dengan baik, seperti penyusunan tim panitia, penyiapan bahan, percetakan, distribusi, hingga pengawasannya serta sistem UN itu sendiri yang dipakai untuk mengukur kemampuan siswa didik.
"Kalau UN yang disalahkan, dan ingin dihapuskan, apa ukuran kelulusan anak didik kita di tengah bangsa-bangsa yang kini kompetitif mengejar kemajuan dan persaingan global?" tanyanya.
Kalla menambahkan, kalau tidak ada UN, anak-anak tidak dipaksa untuk belajar dan mengejar kelulusan yang standarnya ditentukan setiap tahunnya. "Dengan demikian, mau tak mau, pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah di daerah, mulai dari fasilitas, kelengkapan pendidikan, hingga kemampuan guru dan siswa didik," lanjutnya.
UN, yang termasuk dipelopori Kalla saat ia menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, itu mulai diterapkan beberapa tahun lalu dan terus-menerus diperbaiki dan disempurnakan agar tujuan mulia dari UN itu tercapai.
