| Artikel Terbaru: |
loading...
Pemindaian Lembar Jawaban Hampir Selesai, Hasil UN 2013 Siap Diumumkan-- 
KOMPAS.com - Pemindaian lembar jawaban ujian nasional tingkat SMA dan sederajat hampir selesai. Sebagian besar perguruan tinggi negeri yang melakukan pemindaian itu menambah jumlah petugas dan dikerjakan 24 jam sehari.
Para rektor PTN yang bertugas memindai lembar jawaban dengan barcode mengatakan, awalnya kesulitan memindai lembar jawaban karena tipis. Rektor Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Usman Rianse, Sabtu (27/4), menjelaskan, jika pemindaian dilakukan dengan mesin pemindai biasa, memang tersendat-sendat. Namun, masalah sudah teratasi setelah memakai pemindai citra (scan image).
”Untuk siswa yang pakai fotokopian, tidak perlu khawatir. Naskah fotokopi dan aslinya diserahkan bersamaan. Ada tim khusus untuk menangani lembar jawaban yang rusak atau pakai fotokopi,” kata Usman.
Pemindaian di Kendari saja, kata Usman, sudah lebih dari 70 persen. Sebelum 3 Mei bisa selesai sehingga tidak akan menunda pengumuman ujian nasional (UN). ”Kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada anak yang tidak lulus UN gara-gara masalah teknis,” ujarnya.
Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Idrus Paturusi, yang juga Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, menambahkan, semua lembar jawaban sudah di PTN. Setelah selesai akan diserahkan kepada Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Ia meminta masyarakat tidak resah dan meragukan kredibilitas hasil UN.
”Untuk masalah distribusi paket soal UN yang lalu, kami pasti mencari solusinya karena teknologinya ada. Isian jawaban di fotokopian juga bisa di-scanning. Kode bisa dilaser lalu dipindah ke dalam bentuk digital,” ujarnya.
Meski kertasnya lebih tipis, menurut Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Triyogi Yuwono, naskah UN lebih canggih dibandingkan dengan naskah Seleksi Nasional Masuk PTN karena menggunakan barcode. Dengan barcode itu, kesalahan pemindaian atau pengolahan jawaban siswa tidak akan salah.
Terkait dengan kualitas kertas naskah UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berjanji akan menyelidikinya. Akan dicek kembali apakah kualitas kertas yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan di dalam kontrak. ”Seharusnya di dalam kontrak itu sudah jelas spesifikasi kertasnya,” ujarnya.
”Security printing”
Dua perusahaan percetakan pemenang tender pencetakan dan distribusi paket UN 2013, yakni PT Ghalia Indonesia Printing dan PT Balebat Dedikasi Prima, tidak memiliki label atau sertifikat security printing. Padahal, naskah soal dan lembar jawaban itu tergolong dokumen negara.
Fakta baru itu muncul ketika Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan proses pengajuan tender percetakan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud Mohammad Nuh, Jumat malam pekan lalu.
Menurut Khairil, pihaknya tidak boleh mendiskriminasi atau membatasi proses tender hanya kepada percetakan yang berlabel security printing. Artinya, label security printing tidak menjadi persyaratan dalam pengajuan tender. Padahal, yang dicetak termasuk dokumen negara yang bersifat rahasia.
Anggota DPR Zulfadli menanyakan mengapa percetakan yang tidak memiliki label security printing dapat memenangi tender mencetak dokumen negara. Padahal, dokumen negara harus dicetak percetakan berlabel security printing.
Para rektor PTN yang bertugas memindai lembar jawaban dengan barcode mengatakan, awalnya kesulitan memindai lembar jawaban karena tipis. Rektor Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Usman Rianse, Sabtu (27/4), menjelaskan, jika pemindaian dilakukan dengan mesin pemindai biasa, memang tersendat-sendat. Namun, masalah sudah teratasi setelah memakai pemindai citra (scan image).
”Untuk siswa yang pakai fotokopian, tidak perlu khawatir. Naskah fotokopi dan aslinya diserahkan bersamaan. Ada tim khusus untuk menangani lembar jawaban yang rusak atau pakai fotokopi,” kata Usman.
Pemindaian di Kendari saja, kata Usman, sudah lebih dari 70 persen. Sebelum 3 Mei bisa selesai sehingga tidak akan menunda pengumuman ujian nasional (UN). ”Kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada anak yang tidak lulus UN gara-gara masalah teknis,” ujarnya.
Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Idrus Paturusi, yang juga Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, menambahkan, semua lembar jawaban sudah di PTN. Setelah selesai akan diserahkan kepada Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Ia meminta masyarakat tidak resah dan meragukan kredibilitas hasil UN.
”Untuk masalah distribusi paket soal UN yang lalu, kami pasti mencari solusinya karena teknologinya ada. Isian jawaban di fotokopian juga bisa di-scanning. Kode bisa dilaser lalu dipindah ke dalam bentuk digital,” ujarnya.
Meski kertasnya lebih tipis, menurut Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Triyogi Yuwono, naskah UN lebih canggih dibandingkan dengan naskah Seleksi Nasional Masuk PTN karena menggunakan barcode. Dengan barcode itu, kesalahan pemindaian atau pengolahan jawaban siswa tidak akan salah.
Terkait dengan kualitas kertas naskah UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berjanji akan menyelidikinya. Akan dicek kembali apakah kualitas kertas yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan di dalam kontrak. ”Seharusnya di dalam kontrak itu sudah jelas spesifikasi kertasnya,” ujarnya.
”Security printing”
Dua perusahaan percetakan pemenang tender pencetakan dan distribusi paket UN 2013, yakni PT Ghalia Indonesia Printing dan PT Balebat Dedikasi Prima, tidak memiliki label atau sertifikat security printing. Padahal, naskah soal dan lembar jawaban itu tergolong dokumen negara.
Fakta baru itu muncul ketika Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan proses pengajuan tender percetakan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud Mohammad Nuh, Jumat malam pekan lalu.
Menurut Khairil, pihaknya tidak boleh mendiskriminasi atau membatasi proses tender hanya kepada percetakan yang berlabel security printing. Artinya, label security printing tidak menjadi persyaratan dalam pengajuan tender. Padahal, yang dicetak termasuk dokumen negara yang bersifat rahasia.
Anggota DPR Zulfadli menanyakan mengapa percetakan yang tidak memiliki label security printing dapat memenangi tender mencetak dokumen negara. Padahal, dokumen negara harus dicetak percetakan berlabel security printing.
